APBN 2011 Bisa Jebol Ladeni Harga Minyak Dunia

Jakarta - Pemerintah ngotot anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dapat menopang beban subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), akibat fluktuasi harga minyak dunia, namun hal ini tidak bisa dipertahankan selamanya.

Jika ICP kembali cetak rekor baru, diatas US$ 120-130 per barel, maka subsidi membengkak dan mengorbankan pos belanja lain yang lebih penting, seperti pendidikan, pembayaran beban utang dan belanja gaji pegawai.

Hal ini disampaikan Ekonom Universitas Indonesia (UI) Chatib Basri dalam perbincangan dengan detikFinance, Minggu (8/5/2011).

"Apa tidak mungkin harga minyak kembali ke level US$ 120 (per barel)? Apalagi energi nuklir di Jepang tidak boleh lagi, hingga mereka butuh banyak energi minyak dan gas. Belum lagi Timteng tidak jelas, dan menjadikan harga minyak berfluktuasi," terangnya.

Menurutnya jika harga minyak dunia kembali ke level US$ 120 per barel, makan porsi subsidi menjadi Rp 211 triliun. Angka ini membengkak dari anggaran sebelumnya. Saat pemerintah mempertahankan beban subsidi yang diambil dari APBN, maka pos anggaran lain wajib di tata ulang.

"Dengan total APBN Rp 1.000 triliun, maka 20% untuk minyak (subsidi BBM). Belum lagi pembayaran beban utang, 20%, gaji 20-25%, subsidi untuk rakyat miskin?," tambahnya.

Atas ilustrasi diatas, sudah sepantasnya pemerintah melakukan langkah konkrit berupa pembatasan BBM subsidi atau bahkan melakukan pencabutan. Pemerintah tidak bisa lagi beralasan bahwa APBN aman karena rupiah yang terus menguat.

"Kalau pada level ini, iya APBN masih terjaga. Tapi pertanyaannya, apa BI (Bank Indonesia) akan terus membiarkan rupiah terus menguat? Nanti bisa jadi, impor menjadi lebih murah dan ekspor nggak bisa jual. Nanti industri domestik akan teriak," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyebut anggaran negara masih kuat menahan kenaikan harga minyak. Hal ini didukung oleh penguatan nilai tukar rupiah yang kini menembus level Rp 8.600 per US$. "APBN masih memadai apalagi saat ini nilai tukarnya menguat," kata Agus.

Karena itu opsi kenaikan harga BBM masih bisa ditahan oleh pemerintah. Agus juga mengatakan, pemerintah tengah mempelajari kemungkinan kuota BBM bersubsidi bakal membengkak dari target 38,5 juta KL di 2011 ini.